Keuangan dalam Perusahaan – Aset, Laba, dan Modal

Keuangan dalam Perusahaan – Aset, Laba, dan Modal

Dalam pengambilan keputusan di perusahaan, tujuannya hanya satu yaitu mendapatkan profit! Kali ini saya akan membahas mengenai dasar perhitungan keuangan di perusahaan. Perhitungan dibutuhkan agar dapat diketahui kesehatan suatu perusahaan.

Laba bersih, laba yang didapatkan setelah pendapatan dikurangi biaya produksi, biaya-biaya lainnya, dan pajak. Yang berhak atas laba bersih adalah pemilik saham

Laba bersih = (pendapatan – pengeluaran) – pajak

Laba tertahan = laba bersih yang tidak dikembalikan ke pemilik saham (diputar kembali untuk produksi)

Laba kotor = pendapatan – pengeluaran

Aset = semua sumber daya yang bisa dikuasai perusahaan, dapat terdiri dari uang tunai, utang, maupun piutang

Aset = (modal + semua piutang) – semua utang

Piutang = modal yang kita pinjamkan ke orang lain (uang kita yang berada di orang lain)

Biaya produksi = biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku, BBM, air, buruh, kemasan, listrik untuk produksi (listrik untuk gerakkan alat produksi), dan biaya lain yang dikeluarkan untuk produksi

Biaya lain = biaya penyusutan barang, bunga dari tabungan, listrik untuk kantor, gedung, dan biaya lain yang dikeluarkan di luar kebutuhan produksi

Break Even point atau BEP = keadaan dimana jumlah barang atau jasa yang dijual pada harga tertentu menutupi biaya-biaya yang ada. Jika Anda memplot antara pendapatan dan pengeluaran (sumbu y) dengan unit barang (sumbu x), maka akan ditemukan titik BEP. Titik BEP menandakan berapa barang yang harus terjual agar semua biaya pengeluaran tertutupi

bep

 

Perencanaan dan Pengambilan Keputusan

Perencanaan dan Pengambilan Keputusan

Menurut Anda, Manakah yang dilakukan terlebih dahulu? Merencanakan atau mengambil keputusan? Jawabannya adalah tergantung kebutuhan Anda.

Perencanaan merupakan upaya untuk mencapai 1 tujuan yang dilengkapi dengan beberapa ukuran (waktu, biaya, SDM). Sebelum menyusun sebuah rencana, keputusan harus diambil terlebih dahulu. Kapan keputusan diambil? Saat kita memiliki masalah. Misalkan masalah lulus SMA mau kemana. Anda harus putuskan. Nah, langkah-langkah dalam mengambil keputusan adalah sebagai berikut.

  1. PIKIR. Dasar dalam mengambil sebuah keputusan adalah logika. Langkah awal yang akan dilakukan harus diputuskan apa tujuannya. Misalkan apakah tujuan Anda ingin langsung bekerja? Atau kuliah?
  2. KUMPULKAN DATA. Setelah memikirkan tujuan, kumpulkan data sebanyak mungkin untuk dijadikan pertimbangan Misalkan Anda memilih untuk kuliah. Kumpulkanlah data mengenai kampus, biaya, lokasi, risiko, dll.
  3. PILIH ALAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN. Pertama, ada metode naluriah (misalkan Anda naik motor dan harus putuskan berapa kecepatan untuk menyalip). Kedua, ada perhitungan biasa (misalkan Anda mau membeli sesuatu dengan harga 10k dan 5k). Ketiga, dengan statistik seperti SPSS. Keempat, menggunakan metode pengambilan keputusan yang dipakai otak berdasarkan persamaan komputer atau AI – Artificial Intelligence atau AHP – Analytical Hierarchy Process atau ANP – Analytical Newark Process
  4. MENARIK SIMPULAN/KEPUTUSAN

Setelah keputusan diambil, perencanaan pun harus disusun secara matang. Caranya adalah:

  1. Tetapkan tujuan
  2. Atur strategi
  3. Perencanaan
  4. Evaluasi
  5. Eksekusi
Peraturan tentang Perizinan

Peraturan tentang Perizinan

Pada post sebelumnya, saya telah membahas mengenai elemen-elemen yang harus diperhatikan dalam menjaga keamanan pangan dari produk yang akan dibuat. Nah, setelah Anda dapat menjamin produk Anda aman bagi konsumen, sekarang saatnya Anda mengajukan izin untuk pendirian usaha Anda. Berikut adalah penjelasan mengenai izin pendirian Perseroan Terbatas (PT).

Pendirian Perseroan Terbatas diatur dalam UU No 40 tahun 2007. Beberapa hal dasar terkait pendirian PT adalah sebagai berikut.

Pasal 1

Perseroan Terbatas = badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam sebuah PT, ada tiga jenis organ perseroan:

  1. Pemegang Saham. Memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris sesuai dengan batas yang ditentukan
  2. Direksi. Berwenang dan bertanggung jawab
    penuh atas pengurusan Perseroan
  3. Dewan komisaris. Bertugas untuk melakukan
    pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi

Perseroan yang akan dibangun harus:

Pasal 2: mempunyai maksud dan tujuan serta
kegiatan usaha yang tidak bertentangan
dengan perundang-undangan

Pasal 5: mempunyai nama dan kedudukan di dalam
wilayah negara RI serta mempunyai alamat lengkap

Pasal 7: didirikan oleh 2 orang atau lebih (ayat 1) dan setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan

Pasal 32: memiliki modal dasar paling sedikit
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Perusahaan yang didirikan harus memiliki Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat oleh Notaris dan memuat Anggaran Dasar (pasal 8 dan 15) yang dilengkapi dengan dokumen lain seperti Surat Keterangan Domisili (SKD) dan NPWP perusahaan.

ANGGARAN DASAR

Dalam pasal 15 ayat 1, dinyatakan bahwa Anggaran Dasar minimal harus memuat:

  • nama
  • tempat
  • maksud dan tujuan
  • jumlah modal
  • jumlah saham
  • nama jabatan
  • anggota direksi

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Selain membuat Anggaran Dasar, perlu juga mengajukan izin untuk mendapatkan SIUP. SIUP sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009. SIUP merupakan Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan (pasal 1 ayat 4). SIUP harus dimiliki oleh setiap perusahaan, baik itu industri kecil, menengah, besar, maupun mikro.

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

Setelah memiliki izin, setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan yang diatur dalam UU RI No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan, atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa.

IZIN LINGKUNGAN

Prasyarat untuk memperoleh izin usaha adalah wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU No. 27 tahun 2012 pasal 1 ayat 1). Tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan izin lingkungan adalah:

a. Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL

b. Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL

c. Permohonan dan penerbitan izin lingkungan

Peraturan tentang Keamanan Pangan

Peraturan tentang Keamanan Pangan

Setelah membahas mengenai peraturan ketenagakerjaan, kali ini saya akan berbicara sedikit mengenai keamanan pangan. Meskipun sebenarnya keamanan pangan adalah hal yang luas, tetapi saya akan coba untuk meringkasnya.

Klik disini untuk melihat UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan. Salah satu pasal membahas mengenai penyelenggaraan keamanan pangan yaitu Babb VII pasal 69, berisi peraturan mengenai:

  1. Sanitasi pangan
  2. Pengaturan terhadap bahan tambahan pangan
  3. Pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik
  4. Pengaturan terhadap iradiasi pangan
  5. Penetapan standar kemasan pangan
  6. Pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan
  7. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan

SANITASI PANGAN

Definisi = upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat yang bebas dari bahaya cemaran biolgis, kimia, dan benda lain.

Sanitasi untuk PIRT:

  • lokasi dan lingkungan yang baik
  • bangunan dan fasilitas yang baik
  • peralatan produksi yang baik

Jika Anda melanggar atau tidak mematuhi, maka sanksi yang akan diberikan dapat berupa sanksi administratif (pasal 72) yaitu penghentian sementara dari kegiatan produksi, penarikan pangan dari peredaran di konsumen, atau pencabutan izin dan sanksi pidana (pasal 135) yaitu penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000

BAHAN TAMBAHAN PANGAN (UU no 18 tahun 2012 pasal 75)

Setiap orang yang melakukan produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:

  • bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan
  • bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, seperti boraks, formalin.
  • tips : sebaiknya Anda melihat dulu daftar BTP yang diperbolehkan beserta batas maksimum penggunaannya

PANGAN PRODUK REKAYASA GENETIK (pasal 77-79)

  • Setiap orang dilarang memproduksi pangan hasil rekayasa genetik sebelum mendapat persetujuan keamanan pangan
  • Pemerintah menetapkan persyaratan dan prinsip penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan metode rekayasa genetik pangan
  • Setiap orang yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif

IRADIASI PANGAN

“Metode penanganan pangan baik menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan pangan dari jasad renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas”

Perka BPOM RI No. 26 tahun 2013 pasal 2 dan 3

  • Pangan iradiasi yang beredar di Indonesia wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan, serta wajib memenuhi ketentuan label dan iklan pangan
  • Adapun ketentuan untuk jenis pangan yang diiradiasi, tujuan iradiasi, dan dosis serap maksimum (kGy)

KEMASAN PANGAN (UU pangan no. 18 tahun 2012 pasal 82-85)

  • Fungsi : mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan pangan dari mikroba
  • Bahan kemasan yang digunakan tidak boleh membahayakan kesehatan manusia seperti melepaskan zat kemasan ke makanan
  • Tidak boleh repacking. Misalkan Anda beli saos di pabrik dalam bentuk jirigen lalu dikemas ulang dengan kemasan plastik ukuran 200 gram. Itu tidak boleh.
  • Jenis kemasan yang diperbolehkan: kaca/gelas, plastik PE, PET, PP, polistiren, PVC, PVDC, selopan, kertas kraft, kertas glasin (dodol), kertas lilin, tube karton, kaleng (bukan untuk pangan sterilisasi seperti kaleng biskuit), aluminium foil (abon, kripik)

PEMBERIAN JAMINAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN (UU RI No. 18 tahun 2012 pasal 9 ayat 1 dan 2)

  • Pangan PIRT harus aman dari bahan beracun, berbahaya yang membahayakan keselamatan konsumen (tidak mengandung boraks, formalin, pewarna tekstil
  • Tidak mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan (misal hasil uji laboratorium untuk mikrobiologi dibawah batas cemaran yang ditetapkan SNI)
  • Mencamtumkan tanggal kadaluarsa
  • Pengajuan PIRT untuk sertifikasi halal tidak diwajibkan. Tetapi adanya sertifikat halal bisa meningkatkan value pada produk namun, jika produk sudah mendapatkan sertifikat halal, harus bisa dipertanggungjawabkan. Halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama islam

Smapi jumpa di postingan selanjutnya.

 

Peraturan tentang Ketenagakerjaan

Peraturan tentang Ketenagakerjaan

Pada post sebelumnya, saya telah memberikan sederetan daftar peraturan yang setidaknya harus diketahui, dipahami, dan dimengerti untuk membangun suatu usaha makanan dan minuman baik skala mikro maupun makro. Pertama saya akan membahas mengenai ketenagakerjaan.

Hukum tentang tenaga kerja diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Untuk melihat detailnya klik disini.

Berikut ringkasan dari UU Ketenagakerjaan

Bab 1: Ketentuan Umum

Bab 2: Landasan, asas, dan tujuan

Bab 3: Kesempatan dan perlakuan yang sama

Bab 4: Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan

Bab 5: Pelatihan kerja

Bab 6: Penempatan tenaga kerja

Bab 7: Perluasan kesempatan kerja

Bab 8: Penggunaan tenaga kerja asing

Bab 9: Hubungan kerja

Bab 10: Perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan

Bab 11: Hubungan industrial

Bab 12: pemutusan hubungan kerja

Bab 13: pembinaan

Bab 14: pengawasan

Bab 15: penyidikan

Bab 16: ketentuan pidana dan sanksi administratif

Bab 17: ketentuan peralihan

Bab 18: ketentuan penutup

Beberapa poin penting mengenai peraturan ketenagakerjaan adalah:

  • Setiap perusahaan yang memiliki tenaga kerja wajib menyediakan tenaga kepelatihan, kurikulum, saran dan prasarana pelatihan, dana kegiatan (Bab 5, pasal 15)
  • Setiap perusahaan wajib melindungi kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan (fisik dan mental) (Bab 6, pasal 35, ayat 1). Perusahaan juga dilarang memungut biaya penempatan (Bab 6, pasal 38)
  • Setiap perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing, wajib memiliki izin dari menteri/pejabat (Bab 8, pasal 42 ayat 1). Perusahaan juga wajib memiliki rencana penggunaan TKA dengan alasan, jabatan TKA dalam organisasi, jangka
    waktu penggunaan, dan menunjuk pendamping (Bab 8, pasal 43)
  • Setiap perusahaan yang menjalin hubungan kerja wajib membuat perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan, kemampuan, lowongan pekerjaan juga tidak bertentangan dengan ketertiban umum (Bab 9, pasal 52)

Menurut UU Kesehatan Kerja no. 36 tahun 2009 pasal 164-166 dan UU no. 13 tahun 2003, jenis pelayanan kesehatan kerja yang sebaiknya disediakan dan diberikan perusahaan adalah:

  1. Layanan pencegahan dan pembinaan, yang terdiri dari pembinaan kesehatan kerja (minimal 1 bulan sekali) dan pengawasan pembinaan lingkungan kerja (minimal 2 bulan sekali)
  2. Layanan kesehatan pengobatan dan pemulihan, diberlakukan selama hari kerja
  3. Layanan kesehatan rujukan, diberikan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap

Keselamatan kerja tidak hanya dibebankan pada perusahaan, namun tenaga kerjanya pun memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan masing-masing. Hal ini diatur dalam pasal 12 yaitu:

  • memberik keterangan bila diminta oleh ahli keselamatan kerja
  • memakai alat-alat perlindungan diri
  • menaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan
  • menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan yang memiliki syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri diragukan

Pada umumnya, jam kerja yang berlaku 40 jam/minggu.

  • 6 hari per minggu = 7 jam per hari
  • 5 hari per minggu = 8 jam per hari

Adapun kesejahteraan tenaga kerja yang dijamin oleh setiap perusahaan yaitu berupa BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Perlindungan yang diberikan BPJS berupa:

  • Jaminan kecelakaan kerja (JKK)
  • Jaminan kematian (JK)
  • Jaminan hari tua (JHT) , dibayar 2% oleh pekerja dan 3,7% oleh perusahaan
  • Jaminan pensiun (JP) , dibayar 1% oleh pekerja dan 2% oleh perusahaan

Sampai jumpa di post mengenai peraturan lainnya.

 

 

 

SDM – Sumber Daya Manusia

SDM – Sumber Daya Manusia

SDM sering kali dikaitkan dengan pekerja atau karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan. SDM erat kaitannya dengan job analysis yang merupakan kebutuhan perusahaan tentang ketenagakerjaan yang dilihat dari kualitas atau jabatan.

Dalam proses pencarian calon yang cocok untuk direkrut menjadi tenaga kerja di suatu perusahaan, dibutuhkan job qualification yaitu kriteria yang dicari perusahaan untuk calon tenaga kerja

Ketika mencari sosok pemimpin, kriteria yang dibutuhkan adalah:

  1. Dapat berkomunikasi
  2. Memiliki pengalaman / prestasi
  3. Mengemban pendidikan
  4. Jujur
  5. Disiplin
  6. Loyal
  7. Memiliki integritas
  8. Cerdas/cerdik
  9. Berwibawa
  10. Profesional
  11. Mampu bekerja sama
  12. Memiliki harta (minimal kecukupan makan)
  13. Keturunan pemimpin (seperti ratu inggris atau sultan yogyakarta)

Berdasarkan kriteria di atas, sudah cocokkah Anda menjadi pemimpin?

Be a good leader

Pendaftaran PIRT (1)

Pendaftaran PIRT (1)

Halo sobat, kali ini aku ingin membagikan cerita mengenai pengalamanku mengikuti PKP atau penyuluhan keamanan pangan. Apa sih PKP itu? Aku bakal coba jelasin sejelas mungkin

Aku dan kelompok ku ingin memproduksi stik singkong. Setelah menentukan visi misi, melakukan beberapa kali trial untuk menghasilkan stik singkong yang enak, kami pun ingin memasarkan produk kami. Sebelum dipasarkan, produk kami memerlukan izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) sebagai jaminan suatu usaha produk makanan atau minuman yang akan beredar di masyarakat telah memenuhi standar keamanan pangan.

Nah, bagaimana sih cara mendapatkan izin PIRT? Salah satu persyaratan untuk membuat izin PIRT adalah pemilik usaha harus memiliki sertifikat PKP (penyuluhan keamanan pangan). Sertifikat PKP bisa didapatkan setelah kamu mengikuti PKP.

Pada hari Selasa 25 Mei 2017, aku mendatangi Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat yang beralamat di Jalan Kembangan Raya No. 2 Kota Administrasi Jakarta Barat lantai 3. Waktu itu aku dan teman2 menemui Bapak Bambang untuk mendaftar PKP. Dewi Fortuna sedang berada di sisi kami. PKP Jakarta Barat diadakan keesokan harinya yaitu hari Rabu (26/4) dan Kamis (27/4) dan Pak Bambang pun memperbolehkan kami untuk ikut. Aku mendaftarkan nama lengkap, nomor handphone, dan alamat sesuai KTP. Berikut syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk mengikuti PKP.

20170519_203908.jpg

Gambar 1. Undanganku saat mengikuti PKP

20170519_203922.jpg

20170519_203929.jpg

Gambar 2. Persyaratan dokumen

Penjelasan =

  1. Nama Pemilik sarana PIRT akan dicetak pada sertifikat PKP
  2. Penanggung jawab PIRT. Misalkan aku (evlyn) sebagai pemilik dan rekanku (devi) sebagai penanggung jawab. Baik pemilik dan penanggung jawab harus mengikuti PKP
  3. Contoh produk yang diolah. Kalian harus membawa produk makanan atau minuman yang ingin kalian pasarkan. Tidak apa-apa jika kalian belum mengerti konten apa saja yang harus ada di sebuah label produk karena itulah tujuan dari PKP. Kalian akan dibekali bagaimana cara membuat suatu produk pangan yang baik.
  4. Data peserta penyuluhan. Alamat diisi berdasarkan alamat yang tertera di KTP

Pendaftaran PKP tidak dikenakan biaya alias GRATIS (PKP di Jakarta Barat bulan Mei 2017). . Lalu, jika di daerah mu belum mengadakan PKP dalam waktu dekat, kamu bisa ikut PKP di daerah lain karena Sertifikat PKP dapat berlaku di seluruh Indonesia loh. Misalkan, aku tinggal di Banten tapi PKP Banten sudah lewat jadi aku ikut PKP di Jakarta Barat. Lalu, rumah produksi ku di Bali. Aku bisa menggunakan sertifikat PKP untuk mendaftarkan PIRT di daerah produk ku diproduksi.

Setelah kamu mengikuti PKP, pergilah ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dimana kamu akan membangun usaha. Misalkan rumah yang akan digunakan kelompokku untuk memproduksi stik singkong berada di Jakarta Barat, jadi aku mendatangi PTSP Jakarta Barat. Di PTSP, ambillah antrian informasi dan beritahu kalau kamu ingin mendaftar PIRT. Nanti kamu akan diberikan daftar persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan PIRT. Syarat-syaratnya dapat dilihat dibawah ini.

  1. Surat permohonan kepada Kepala Kantor PTSP Kota Adm. Jakarta Barat (bermaterai 6000)
  2. Fotokopi KTP Pemilik
  3. Fotokopi KTP Penanggung Jawab
  4. Data makanan/minuman
  5. Data produk makanan/minuman
  6. Fotokopi sertifikat penyuluhanan keamanan pangan
  7. Peta lokasi tempat usaha
  8. Denah ruangan beserta ukuran
  9. Rancangan etiket/label
  10. Pasfoto berwarna terbaru pemilik ukuran 4×6 sebanyak 2 lembar
  11. Pasfoto berwarna terbaru penanggung jawab ukuran 4×6 sebanyak 2 lembar
  12. Perhitungan modal investasi IRT (kategori industri mikro yaitu < 5 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan)
  13. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), simulan dengan pengajuan PIRT
  14. Surat keterangan asal produk (bila repacking)
  15. Fotokopi Tanda Bukti Pemilik Tempat atau Surat Perjanjian Sewa Menyewa minimal 2 tahun
  16. Bila pengurusan dikuasakan, melampirkan Surat Kuasa bermaterai 6000 dan fotokopi KTP yang diberi kuasa
  17. Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang) serta diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT dan RW
  18. Hasil cek laboratorium untuk produk minuman (logam berat, mikroorganisme) atau makanan (pengawet, pemanis, pewarna)