Peraturan Pangan

Pada post sebelumnya, sudah dijelaskan bagaimana pondasi yang harus dimiliki dalam sebuah perusahaan pangan. Pasti Anda juga sudah memiliki ide untuk produk yang akan dibisniskan. Ide sudah ada, pondasi sudah ditetapkan, ayo kita lanjut ke topik bahasan berikutnya.

Menjual makanan maupun minuman tidak hanya berbicara untuk mendapatkan keuntungan saja. Sebelum produk Anda diluncurkan ke pasar, tentu Anda harus memenuhi peraturan yang berkaitan dengan pangan. Jika peraturan pangan telah Anda taati, pasti bisnis akan lancar, konsumen pun ikut senang.

Pada umumnya, peraturan terbagi menjadi 3 yaitu peraturan yang bersifat perintah, larangan, dan anjuran. Ingat, jika Anda berani mengabaikan atau melanggar peraturan pangan yang telah ditetapkan, maka siap-siaplah menerima sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi pencabutan izin edar, denda, maupun sanksi pidana.

Di industri pangan, jenis peraturan yang setidaknya harus dipatuhi adalah:

  1. Ketenagakerjaan
  2. Keamanan pangan
  3. Perizinan
  4. Pajak
  5. Lingkungan hidup / pengolahan limbah
  6. Perdagangan/merk/hak cipta/HAKI
  7. Sertifikasi halal
  8. Kandungan/kadar/komposisi
  9. MSG
  10. Ekspor/impor
  11. Pengawet
  12. UU Koperasi
  13. Pewarna
  14. Pemanis
  15. Mikrobiologis

Berikut urutan peraturan yang dibuat pemerintah

diagram peraturan

UMR yang berlaku di setiap perusahaan ditetapkan oleh gubernur. Tetapi pada sebuah perusahaan multinasional, UMR ditetapkan berdasarkan KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) antara perusahaan dan karyawan. Karyawan yang bekerja di perusahaan multinasional diwakilkan oleh serikat pekerja sehingga upah pekerja pun paling tidak sama dengan UMR yang berlaku di propinsi tersebut.

KKB mengatur hal yang lebih detail seperti ketetapan gaji manager dan durasi cuti hamil. Ketua serikat pekerja pun harus mengerti UU agar tidak dibodohi karena sebenarnya serikat pekerja merupakan pintu masuk bagi pemerintah. Sehingga, kadangkala serikat pekerja itu dilatih oleh dinas ketenagakerjaan untuk mengawasi peraturan yang berlaku di suatu perusahaan agar sesuai dengan hak pekerja. Peraturan perusahaan diberlakukan ketika perusahaan tersebut belum memiliki KKB sehingga setiap aturan pun berdasarkan kehendak perusahaan.

Jika suatu lembaga atau perorangan melakukan kesalahan maka akan terjadi proses sebagai berikut.

alur hukum

follow the rules – EL

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s